Jakarta – Pemerintah Indonesia sedang mengajukan penambahan layanan fast track di 2 embarkasi haji, yakni Surabaya dan Solo. Fast track atau jalur cepat ini merupakan layanan yang dapat memudahkan para jemaah haji dalam proses pengecekan dokumen keimigrasian, mulai dari visa dan paspor yang dilaksanakan di bandara asal.
“Ketika di Saudi kemarin bersama Ketua komisi VIII, kami juga sampaikan terkait dengan rencana Fast Track kami meminta ada penambahan fast track,” jelas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (19/1), seperti dilansir dari Republika.
Layanan fast track sendiri sebelumnya sudah disediakan di embarkasi Jakarta Pondok Gede dan Jakarta Bekasi melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pemerintah juga ingin layanan tersebut disediakan di embarkasi Surabaya dan Solo. “Kami meminta ada penambahan fast track untuk embarkasi JKG dan JKS di Bandara Soetta yang sekarang eksisting, plus embarkasi Surabaya dan Solo,” ujar Yaqut.
Lebih lanjut Yaqut menuturkan, kuota jamaah haji Indonesia tahun 2023 ditetapkan sebesar 221 ribu jemaah dengan rincian kuota haji reguler sebanyak 203.320 jamaah dan kuota haji 17.680 jamaah. Rencananya, maskapai penerbangan yang digunakan untuk mengangkut jemaah haji Indonesia menuju Tanah Suci pada musim haji tahun 2023 adalah pesawat Indonesia dan Arab Saudi dengan proporsi yang sama.
“Terkait dengan rencana penggunaan maskapai, 50 persen maskapai milik Saudi, dan 50 persen maskapai milik Indonesia,” terang Yaqut. Layanan fast track jemaah haji asal Indonesia ini pertama dilakukan pada musim haji tahun 2018 , lalu dilanjutkan pada 2019 untuk jemaah haji yang berangkat melalui Bandara Soekarno-Hatta dari dua embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG) dan Jakarta Bekasi (JKS).
Tetapi, pada tahun 2020-2021 layanan tersebut dihentikan karena adanya pandemi dan juga karena Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci. Kemudian, layanan fast track kembali diberlakukan pada 2022 lalu untuk jemaah haji Indonesia sebanyak 29.126 orang (31 persen) yang diangkut oleh PT. Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines dari embarkasi Haji Jakarta.
Pemerintah juga sedang menggodok biaya yang rasional untuk jemaah haji yang berangkat tahun ini. Seperti diketahui, biaya haji usulan pemerintah akan dibahas dengan DPR untuk kemudian ditetapkan sebagai biaya pelaksanaan.
“Insya Allah dari pemerintah Kementerian Agama tidak ada niat untuk memberikan biaya yang memberatkan tapi kita juga yg mendorong calon jemaah untuk bersiap-siap, termasuk keuangan, fisik, dan kesehatan, karena kita ingin mendorong konsep istitha’ah, yakni orang yang mampu secara fisik, sehat, dan finansial tetap terjaga,” ucap Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief.
Leave a Reply