Menurut ahli bidang infrastruktur, Danang Parikesit, pihak yang paling bertanggungjawab dengan pembebasan lahan jalan tol adalah Pemda dan BPN. “Cepat atau lambatnya pembebasan lahan erat kaitannya dengan kemampuan Pemda dan BPN dalam menyelesaikan prosesnya,” kata Danang di Jakarta, Kamis (9/3).

Lebih lanjut Danang menuturkan bahwa ada 2 risiko yang harus diperhatikan oleh investor, yaitu akuisisi lahan dan pelaksanaan konstruksi. “Keduanya masih menjadi kendala yang menghantui pengembang jalan tol meskipun pemerintah telah memberikan payung hukum untuk meminimalkan dua risiko tersebut,” imbuhnya.

“Patut juga diingat untuk pembebasan lahan sesuai peraturan melibatkan appraisal independen untuk menetapkan harga tanah yang mengacu kepada peraturan yang berlaku sehingga pemilik tanah akan tetap diuntungkan,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna mengatakan jika pengerjaan baru bisa dimulai jika lahan yang terdapat di seksi IV sudah tesedia lebih dari 50 persen. Jalan tol Kunciran – Bandara Soekarno-Hatta terbagi ke dalam seksi I Kunciran, Pakojan, Cipete. Seksi II Cipete, Poris Plawad Indah, Buaran Indah, Tanah Tinggi. Seksi III Tanah Tinggi, Batusari, Batujaya, Belindung, Pajang, Jurumudi. Sedangkan Seksi IV Jurumudi dan Benda.

Jalan tol yang akan melewati 12 kelurahan di 5 kecamatan di Kota Tangerang tersebut butuh sekitar 2.497 bidang tanah dengan luas total lahan mencapai 1.226,965 meter persegi. “Kami berharap Pemkot Tangerang dan BPN dapat mendukung percepatan pembebasan pada segmen-segmen yang menjadi prioritas sehingga pembangunan konstruksi proyek ini dapat segera dimulai,” ujar Herry.

Sampai saat ini pengerjaan konstruksi tol Kunciran-Bandara Soetta dengan total panjang 14,18 km masih menanti diselesaikannya proses pembebasan lahan. Padahal proyek tersebut termasuk dalam proyek JORR 2 yang merupakan proyek strategis nasional prioritas Presiden Jokowi.

Jalan tol tersebut rencananya akan menjadi jalur alternatif untuk menuju ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang sebagian akan dibangun melayang (elevated), dan yang ada di bawah untuk mengurai kemacetan di Tangerang, terutama jalur ke Bandara Soetta.

“Ini hari terakhir dan sudah beres. Terima kasih kepada masyarakat yang telah merelakan bidang lahannya untuk pembangunan proyek jalur kereta bandara ini,” kata Kakanwil BPN Banten, Yusuf Purnama, Jumat (3/2).

Menurut Yusuf jumlah keseluruhan bidang lahan milik warga adalah 696 bidang yang sudah dibayarkan dengan luas lahan mencapai 224.454 meter persegi. “Hari terakhir pembayaran ini kami membayarkan sisanya. Ada 86 bidang milik warga yang kami bayarkan hari ini. Sudah 100 persen rampung,” imbuhnya.

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan bahwa 32 bidang milik warga yang lain yang masih diperkarakan di Pengadilan Negeri nantinya akan memperoleh pembayaran melalui pengadilan pula. “Dari persentase 100 persen ini, total uang untuk pembayaran mencapai sekitar Rp 1,6 triliun,” ungkapnya.

“Alhamdulillah waktu yang ditargetkan sesuai pada Bulan Februari 2017, bahkan sedikit lebih cepat dari rencana awal,” kata Kepala BPN Kota Tangerang, Badrussalim.

Sementara itu Yusuf Purnama juga turut memberikan apresiasi pada tim pengadaan lahan Kota Tangerang. “Ini adalah perjuangan dan tugas berat, alhamdulillah dapat selesai dan berjalan dengan lancar. Hari ini finalnya dan tentu pembangunan rel ka akan segera diselesaikan,” tutur Yusuf.

“Perjuangannya tentu banyak hal yang dihadapi. Pertama soal status tanah itu sendiri, ditambah lagi situasi dan kondisi saat ini yang membuat kita konsen ketika terdapat beberapa kegiatan menjadi tumpang tindih,” imbuh Yusuf.

“Saya sangat apresiasi dengan kerja luar biasa, bahkan lupa waktu untuk menuntaskan pengadaan lahan tersebut. Kami pun selalu berkoordinasi dan memotivasi pegawai di lapangan,” tandasnya.

Saat ini, PT Angkasa Pura II tengah melakukan upaya pembebasan lahan di tiga desa di Kabupaten Tangerang dan dua kelurahan di Kota Tangerang. Lahan seluas 173 hektare tersebut nantinya akan melengkapi 42 hektare lahan yang telah dibebaskan PT Angkasa Pura II sepanjang periode 2002 hingga 2006.

“Lima titik tersebut akan melengkapi lahan seluas 42 hektare yang telah dibebaskan sebelumnya,” jelas Direktur Utama PT Angkasa Pura II, Muhammad Awaluddin. “Perluasan Bandara Soekarno-Hatta sendiri sudah masuk program nasional sehingga kami berharap pembebasan lahan tersebut bisa dipercepat.”

Untuk pembangunan runway 3, ditambahkan Awaluddin, dananya berasal dari penambahan penyertaan modal negara (PMN) ke PT Angkasa Pura II. Nilai PMN itu sendiri sebesar Rp121,98 miliar yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya berasal dari APBN Tahun Anggaran 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012.

“Pembangunan runway 3 ini memiliki peran penting untuk meningkatkan pergerakan pesawat di Bandara Soekarno-Hatta yang saat ini hanya mencapai 76 unit per jam,” sambung Awaluddin. “Dengan keberadaan runway 3 ini, maka bandara diharapkan memiliki kapasitas pergerakan hingga 112 pesawat per jam.”

Sebelumnya, pada bulan Desember 2016 lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tangerang sebenarnya menargetkan pembebasan lahan untuk runway 3 ini dapat selesai pada awal tahun 2017. Pasalnya, saat itu, BPN sudah sampai pada tahap III atau penetapan lokasi.