SURABAYA – Bandara Internasional Juanda telah ditunjuk menjadi salah satu fasilitas yang akan menerapkan sistem National Logistic Ecosystem (NLE). Nah, untuk mewujudkan hal tersebut, Bea Cukai Juanda melakukan berbagai upaya melalui koordinasi dan perencana hal-hal strategis terkait implementasi sistem tersebut bersama pihak terkait.
“Program NLE merupakan sebuah inisiatif yang diambil sebagai respons terhadap masalah biaya logistik nasional yang tinggi,” papar Kepala Kantor KPPBC TMP Juanda, Himawan Indarjono, seperti dilansir dari Antara. “Beberapa isu yang menjadi penyebabnya, termasuk duplikasi repetisi dokumen, ketidakseimbangan informasi antara pasokan dan permintaan (asymmetric information), kurangnya platform hulu-hilir, serta infrastruktur yang belum memadai.”
Untuk mengupayakan hal tersebut, Tim Percepatan NLE Bandara Internasional Juanda bersama dengan berbagai stakeholder kebandarudaraan di wilayah pelabuhan udara tersebut menggelar rapat koordinasi sejak 22 September hingga 5 Oktober 2023. Dalam rapat itu, dibahas berbagai pilar NLE, termasuk perkembangan dalam penerapan Single Submission (SSm), integrasi sistem dengan Bea Cukai, dan perencanaan tata ruang.
Perlu dipahami bahwa NLE memiliki empat pilar utama yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 dan Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, yaitu Simplifikasi Proses Bisnis, Kolaborasi Platform Logistik Integrasi, kemudahan pembayaran, dan penyusunan tata ruang. “Selain empat pilar tersebut, upaya percepatan NLE juga harus memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan efisiensi,” terang Himawan.
Pada Jumat (6/10) kemarin, Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK) bersama Tim Teknis Pengembangan NLE tiba di wilayah Bandara Internasional Juanda untuk melakukan koordinasi dan peninjauan lapangan terkait dengan reformasi tata kelola pelabuhan. Kegiatan ini bertujuan melaksanakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2023-2024 yang fokus pada upaya pencegahan korupsi dalam tata kelola pelabuhan.
Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak, seperti Direktorat Keamanan Penerbangan, Otoritas Bandara Wilayah III Surabaya, Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, Bea Cukai Juanda, Badan Karantina Indonesia, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya, PT Angkasa Pura I, PT Jasa Angkasa Semesta, PT Angkasa Pura Logistik, perwakilan maskapai penerbangan, Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI), serta para regulated agent.
“Beberapa hal penting dibahas, seperti percepatan penyelesaian ketidaksesuaian kemanfaatan ruang dan tumpang tindih perizinan berbasis lahan,” sambung Himawan. “Hal penting lainnya adalah penguatan pengendalian ekspor dan impor, peningkatan kualitas data pemilik manfaat (beneficial ownership), perbaikan tata kelola di kawasan pelabuhan, serta digitalisasi sertifikasi badan usaha dan profesi pendukung kemudahan berusaha.”
Leave a Reply