Bandara Juanda Jadi Tempat Transit Favorit PMI Ilegal

Surabaya – Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran (BP3MI) Jawa Timur mengungkapkan bahwa Bandara Internasional Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur menjadi titik transit favorit bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal sebelum berangkat ke negara tujuan.

“Para PMI yang diamankan di Bandara Juanda itu tanpa kelengkapan dokumen sesuai prosedur. Bahkan paspor dan tiket penerbangan pun baru mereka dapat di Bandara Juanda. Para PMI itu tidak pegang apapun sama sekali bahwa handphone mereka baru dikasih selama perjalanan di bandara. Jadi polanya sudah berubah seperti itu, Juanda jadi target seksi untuk pemberangkatan,” kata Kepala Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran (BP3MI) Jawa Timur Titis Wulan di Surabaya, Selasa (28/3), seperti dilansir dari Liputan6.

Lebih lanjut Titis menuturkan, keberangkatan PMI ilegal tersebut sudah diungkap oleh berbagai pihak terkait sejak bulan Januari 2023 lalu. Kasus pertama ditemukan pada 28 Januari 2023, di mana sebanyak 87 calon PMI ilegal tujuan Timur Tengah berhasil diamankan dari Bandara Juanda oleh Kemnaker RI.

Kemudian, pada 30 Januari 2023 pihak BP3MI bersama Intelkam Polda Jatim mengamankan sebanyak 30 calon PMI ilegal di rumah penampungan yang berlokasi di kawasan Tembok Dukuh, Surabaya dengan tujuan Arab Saudi. “Tak hanya itu, pada 7 Maret lalu Polda Jatim bersama Polres Lumajang menetapkan tiga tersangka yang memberangkatkan puluhan calon PMI ilegal. Pihak Polres Lumajang telah mengamankan 42 korban,” terang Titis.

Ia menjelaskan, para calon PMI yang hendak berangkat secara ilegal tersebut didominasi oleh pekerja di sektor Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) di negara-negara Timur Tengah. PMI ilegal tersebut sangat rentan dari sejumlah aspek jaminan, misalnya dari segi perlindungan hukum dan administrasi seperti klaim BPJS Ketenagakerjaan. “Visa yang dipakai PMI ilegal itu visa kunjungan,” terangnya.

Titis menjelaskan, dengan adanya fenomena Bandara Juanda menjadi target seksi pemberangkatan PMI ilegal maka pihaknya secara rutin akan mengadakan 81 sosialisasi ke 12 kota/kabupaten se-Jatim. “Sosialisasi tersebut terkait dengan perlindungan PMI dan cara menjadi PMI yang sesuai prosedural, meskipun dengan anggaran yang minim. Untuk tahun 2023 kami sudah melakukan 23 sosialisasi dan memasifkan konten edukasi lewat sosial media Instagram,” pungkas Titis.