GeNose Sudah Berlaku, Penerbangan ke Pontianak Tetap Wajib PCR Test

PCR Test - kabar24.bisnis.com
PCR Test - kabar24.bisnis.com

SURABAYA/PONTIANAK – Mulai tanggal 1 April 2021 kemarin, masyarakat yang ingin bepergian menggunakan pesawat terbang, sudah bisa menggunakan layanan GeNose C19 di sejumlah bandara, termasuk Bandara Internasional Juanda. Namun, khusus untuk rute menuju Pontianak lewat Bandara Supadio, ternyata hasil GeNose C19 tersebut tidak berlaku. Pemerintah setempat tetap mewajibkan pelancong menyertakan hasil PCR test.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberlakukan syarat perjalanan baru untuk penerbangan dalam negeri yang berlaku mulai 1 April 2021. Ternyata, aturan baru yang merupakan tindak lanjut dari SE Gugus Tugas Penanganan Covid-19 No. 12/2021 itu tidak berlaku untuk perjalanan ke Pontianak, Kalimantan Barat.

“Aturan ini (SE Satgas) ternyata tidak berlaku ke Pontianak. Sangat merugikan penumpang yang sudah beli tiket,” tutur pengamat transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, dilansir dari Bisnis. “Masuk Kalbar harus mengikuti Pergub Kalbar. Sangat membingungkan warga. Aturan mana yang harus diacu, SE Satgas atau Pergub.”

Seperti diwartakan Hi!Pontianak, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, menegaskan bahwa untuk penerbangan ke Bandara Supadio, tetap mewajibkan penumpang pesawat melengkapi catatan perjalanan dengan hasil negatif pemeriksaan swab PCR. Surat negatif COVID-19 dengan pemeriksaan swab PCR tersebut berlaku selama tujuh hari sejak hasil dikeluarkan.

Satgas COVID-19 Kalbar memang telah memperpanjang pemberlakuan syarat wajib swab PCR untuk masyarakat yang masuk ke Kalimantan Barat menggunakan jalur transportasi udara. Kebijakan ini diperpanjang hingga musim Lebaran. Satgas COVID-19 Kalbar memperpanjang persyaratan swab PCR negatif untuk masuk ke Kalbar hingga tanggal 23 Mei 2021 mendatang.

“Cukup satu aturan saja yang disepakati dan dilaksanakan untuk perjalanan di seluruh Indonesia. Masih ada momen mudik yang meskipun sudah dilarang dilakukan, tetapi akan ada celah seperti yang terjadi pada tahun 2020,” sambung Djoko. “Supaya berjalan efektif, sebaiknya pemerintah dapat menerbitkan Peraturan Presiden. Harapannya semua instansi, kementerian, dan lembaga yang terkait dapat bekerja maksimal.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*